OJK ICMI Dorong: fakta dan angka terbaru yang perlu kamu tahu sebelum mengambil keputusan investasi. Jakarta menjadi tuan rumah International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026 yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada Senin (9/11/2026). Forum ini menempatkan pemberdayaan UMKM perempuan dan akselerasi inklusi keuangan syariah sebagai sorotan utama, dengan menghadirkan sejumlah tokoh dari ICMI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK ICMI Dorong: Akses Modal Jadi Fokus Utama
Akses Cepat
Ketua Panitia ICMW 2026, Hanifah Husein, menyoroti pentingnya dukungan modal usaha bagi pelaku usaha perempuan, khususnya di level UMKM dan perusahaan perintis (startup). Menurutnya, kebangkitan perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional berfokus pada akses modal.
“Kami sengaja memilih fokus ini karena merasakan pentingnya dukungan permodalan bagi pengusaha perempuan,” ujar Hanifah dalam forum tersebut.
Penguatan akses permodalan bagi UMKM perempuan serta strategi memangkas ketimpangan inklusi keuangan syariah dinilai sebagai isu krusial dalam mendorong ketahanan ekonomi nasional. Langkah ini membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari peningkatan literasi digital hingga inovasi produk keuangan.
Literasi Keuangan di Era Digital
Sekretaris Jenderal ICMI sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Andi Yuliani Paris, menambahkan bahwa di tengah pesatnya era digital, perempuan dituntut memiliki kecakapan dan literasi keuangan yang memadai.
“Salah satu rekomendasi penting adalah pemberdayaan perempuan di sektor UMKM, mulai dari pengetahuan dasar perbankan, pemahaman suku bunga, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga perencanaan keuangan keluarga,” tutur Yuliani.
Ia juga menyampaikan dorongan perlindungan bagi perempuan dari ancaman penipuan (scam) dan kejahatan keuangan digital.
Peran Perempuan dalam Dunia Usaha Nasional
Dukungan serupa disampaikan Ketua Umum ICMI yang juga Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Arif Satria. Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif perempuan memegang peranan kunci dalam dinamika dunia usaha nasional.
Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
Di sisi lain, OJK bersama ICMI menyelaraskan fokus untuk mempercepat pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK, Dr. Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan adanya tantangan nyata berupa kesenjangan yang cukup lebar antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat.
“Jika melihat data, tingkat literasi keuangan syariah sudah mencapai 43 persen, tetapi tingkat inklusinya baru 13 persen. Artinya, dari 100 orang yang paham, baru 13 orang yang benar-benar menggunakan produk keuangan syariah. Padahal potensi modal pemahamannya sudah besar,” papar Friderica.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah belum sepenuhnya berubah menjadi penggunaan produk secara nyata. Kesenjangan sebesar 30 poin persentase ini menjadi catatan yang disorot dalam forum.
Undangan Kolaborasi Lintas Sektor
Guna mengikis kesenjangan tersebut, Friderica mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan inovasi produk keuangan syariah yang tepat guna dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Makanya saya mengundang seluruh pihak untuk duduk bersama, melihat apa yang masih kurang dari produk keuangan syariah kita agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Apa Artinya bagi Investor Saham Syariah
Bagi pelaku pasar yang mengikuti perkembangan saham syariah, arah pembahasan dalam forum ini memberikan beberapa bacaan yang perlu dicermati secara hati-hati.
- Pengembangan ekosistem keuangan syariah terus menjadi agenda bersama antara regulator dan organisasi masyarakat. Data yang disampaikan OJK menunjukkan tingkat inklusi keuangan syariah masih jauh di bawah tingkat literasinya, yang berarti ruang pertumbuhan penggunaan produk keuangan syariah masih terbuka lebar.
- Pemberdayaan UMKM perempuan menjadi salah satu tema yang diangkat. Sektor UMKM merupakan bagian dari perekonomian riil yang menjadi landasan bagi banyak emiten, sehingga penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha di level ini dapat menjadi salah satu faktor yang diamati dalam menilai ekosistem usaha secara umum.
- Inovasi produk keuangan syariah yang menjawab kebutuhan riil masyarakat, sebagaimana ditekankan Friderica, berpotensi memperluas jangkauan pasar bagi instrumen-instrumen yang memenuhi prinsip syariah.
Penting untuk diingat bahwa seluruh poin di atas merupakan pembahasan dan dorongan kolaborasi yang disampaikan dalam forum, bukan keputusan kebijakan yang telah difinalkan. Investor yang menerapkan prinsip syariah dalam berinvestasi tetap perlu mengacu pada daftar efek syariah yang berlaku dan keputusan Dewan Syariah Nasional MUI terkait keuangan dan pasar modal syariah, serta melakukan kajian mandiri atas setiap instrumen. Tidak ada rekomendasi untuk membeli atau menjual efek tertentu dalam berita ini.
Sumber data: liputan6.com (9 November 2026). Artikel ini disusun dari laporan tersebut dan bukan nasihat investasi.
