Pemko Padang Jajaki Kerja Sama dengan BSI untuk Digitalisasi Parkir Pasar Raya Fase VII

by Minsya
4 minutes read

Pemko Padang Jajaki: fakta dan angka terbaru yang perlu kamu tahu sebelum mengambil keputusan investasi. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan menjajaki kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam upaya modernisasi pengelolaan parkir Pasar Raya Fase VII melalui penerapan sistem digital. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin, 16 November 2026.

Pemko Padang Jajaki: Hadir Pejabat Pimpinan Daerah dan BSI Sumatera Barat

Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Area Manager Membawahi Seluruh Cabang BSI Sumatera Barat Hadi Wijaya Arifin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala BPKAD Hendri Noferi, Kepala Dinas Perdagangan Fizlan Setiawan, Kepala Dinas Kominfo Tommy TRD, serta Kepala Dinas Perhubungan Yudi Indra Sani.

Digitalisasi sebagai Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan

Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah.

“Saat ini kita sedang melakukan revitalisasi Pasar Raya Padang. Karena itu, pengembangan ekosistem digital menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan pasar yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan visi Kota Padang menjadi kota pintar (smart city),” ungkap Fadly.

Menurut Fadly Amran, pengembangan ekosistem digital Kota Padang harus mampu memastikan setiap transaksi tercatat secara baik, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Satu Ekosistem Digital Terintegrasi

Fadly Amran meminta Dinas Perdagangan agar mengkaji rencana kerja sama tersebut secara komprehensif. Penerapan digitalisasi parkir di Pasar Raya Fase VII harus dirancang dengan matang, dengan mempertimbangkan kebutuhan pedagang, pengunjung, serta masyarakat.

“Bangunlah satu ekosistem digital yang terintegrasi. Tidak hanya mencakup pengelolaan parkir, tetapi juga sewa, retribusi, dan berbagai sumber pendapatan daerah lainnya. Dengan demikian, seluruh transaksi dapat tercatat secara transparan,” ujar Fadly.

Platform Digital BSI untuk Pemerintah Daerah

Area Manager Membawahi Seluruh Cabang BSI Sumatera Barat Hadi Wijaya Arifin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang atas kesempatan dan dukungan dalam menjajaki kerja sama modernisasi pengelolaan Pasar Raya melalui solusi digital BSI.

“Kami memiliki berbagai macam platform digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah, termasuk integrasi pengelolaan parkir, pembayaran retribusi, serta berbagai layanan digital lainnya,” katanya.

Potensi Retribusi dan Dukungan CSR BSI

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan menjelaskan bahwa kerja sama tersebut menjadi langkah awal BSI dalam mendukung modernisasi pengelolaan parkir di Pasar Raya Fase VII, mulai dari area basement, lantai satu, hingga rooftop.

Berdasarkan hasil pengecekan kondisi di lapangan, potensi retribusi parkir mencapai Rp357 juta per tahun dengan kapasitas 319 kendaraan berdasarkan kondisi eksisting. Sementara itu, potensi retribusi pengelolaan gedung diperkirakan mencapai Rp800 juta per tahun.

“Alhamdulillah, BSI memberikan dukungan melalui dana CSR dalam bentuk perlengkapan, peralatan, serta aplikasi pengelolaan parkir digital di Pasar Raya, khususnya Fase VII. Kita berharap sistem ini dapat mulai direalisasikan sebelum 1 Januari 2027 dan nantinya menjadi percontohan bagi pengelolaan pasar lainnya,” ucap Fizlan.

Apa Artinya bagi Investor Saham Syariah

Kerja sama yang masih dalam tahap penjajakan ini menunjukkan bahwa bank syariah semakin meluaskan perannya dalam layanan digital sektor publik, bukan hanya pada layanan perbankan konvensional bagi perorangan. Bagi investor yang mengikuti saham syariah, perkembangan seperti ini dapat menjadi bahan pemantauan atas diversifikasi layanan digital yang ditawarkan BSI kepada pemerintah daerah.

Namun, perlu dicatat bahwa kerja sama ini masih berstatus penjajakan dan pengkajian, sehingga belum dapat disebut sebagai kesepakatan final. Dukungan BSI dalam bentuk dana CSR berupa perlengkapan, peralatan, dan aplikasi juga perlu dipahami sebagai kegiatan sosial, bukan semata proyek komersial. Investor sebaiknya menunggu realisasi resmi dan perkembangan implementasinya, termasuk target dimulainya sistem sebelum 1 Januari 2027, sebelum menarik kesimpulan lebih jauh, serta tetap memperhatikan prinsip syariah dan profil risiko masing-masing instrumen investasi.

Sumber data: mimbarsumbar.id (16 November 2026). Artikel ini disusun dari laporan tersebut dan bukan nasihat investasi.

Pemko Padang Jajaki: Hadir Pejabat Pimpinan Daerah dan BSI Sumatera BaratKegiatan ini dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Area Manager Membawahi Seluruh Cabang BSI Sumatera Barat Hadi Wijaya Arifin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala BPKAD Hendri N
Digitalisasi sebagai Kebutuhan Penyelenggaraan PemerintahanWali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk meningkatkan kualit
Satu Ekosistem Digital TerintegrasiFadly Amran meminta Dinas Perdagangan agar mengkaji rencana kerja sama tersebut secara komprehensif. Penerapan digitalisasi parkir di Pasar Raya Fase VII harus dirancang dengan matang, dengan memperti

You may also like

Leave a Comment