Pemerintah Perpanjang Kewajiban: fakta dan angka terbaru yang perlu kamu tahu sebelum mengambil keputusan investasi. Pemerintah memutuskan memperpanjang kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028. Langkah ini disebut bertujuan mencegah hambatan perdagangan dan menjaga kelancaran aktivitas dunia usaha. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kegiatan Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, para duta besar negara sahabat, serta pejabat diplomatik di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Pemerintah Perpanjang Kewajiban: Dasar Kebijakan: Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026
Akses Cepat
Airlangga menuturkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026, yang memperpanjang masa kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028. Menurutnya, langkah tersebut merupakan cara memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha nasional.
“Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang memperpanjang kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028. Jadi, saya rasa dengan hal ini tidak ada alasan munculnya tantangan perdagangan bagi industri makanan dan minuman, farmasi, serta industri lainnya,” ujar dia, dikutip dari Antara.
Menjawab Isu dari Kantor-Kantor Kedutaan Besar
Airlangga menuturkan bahwa kebijakan itu menjawab isu yang selama ini hadir dalam pembahasan dengan berbagai kantor kedutaan besar terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal di Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan isu yang selalu ada di sebagian besar kantor kedutaan besar adalah mengenai kebijakan halal,” kata dia.
Menurut Airlangga, perpanjangan tersebut memastikan tidak ada alasan hadirnya hambatan perdagangan bagi industri makanan, minuman, farmasi, serta berbagai sektor lain yang terdampak ketentuan sertifikasi halal.
Cakupan Produk dan Ruang Penyesuaian bagi Usaha Mikro dan Kecil
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut meliputi produk makanan, minuman, serta hasil sembelihan atau hewan, sekaligus memberikan ruang penyesuaian bagi usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.
Perpanjangan juga berlaku untuk:
- Suplemen obat bahan alam
- Kosmetik
- Bahan kimia
- Barang konsumsi tertentu
- Alat kesehatan kelas A
Seluruh kelompok produk tersebut masuk dalam cakupan kebijakan pemerintah terkait perpanjangan masa kewajiban sertifikasi halal.
Jadwal Kewajiban untuk Jasa dan Produk Impor
Airlangga menambahkan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk jasa terkait makanan serta produk impor mulai berlaku pada 18 Oktober 2028, dengan tetap mempertimbangkan mekanisme pengakuan timbal balik antarlembaga sertifikasi.
Sementara itu, tenggat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya tetap dipertahankan. Kewajiban sertifikasi bagi obat bebas berlaku pada 2029, sedangkan obat resep mulai diterapkan pada 2034.
Pencabutan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026
Pemerintah juga mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026. Dengan pencabutan tersebut, ketentuan inspeksi prapengapalan khusus halal terhadap produk asing yang masuk ke Indonesia tidak lagi diberlakukan.
Namun, Airlangga menegaskan bahwa persyaratan kepabeanan, impor, dan perdagangan tetap berlaku. Sertifikasi halal bagi produk pangan impor tertentu mulai diterapkan pada 18 Oktober 2028 melalui pengaturan pengakuan timbal balik.
Apa Artinya bagi Investor Saham Syariah
Bagi investor yang mengelola portofolio saham syariah, perpanjangan kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028 memberikan peta jadwal kepatuhan yang lebih panjang bagi emiten yang beroperasi di sektor makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, serta sektor lain yang tercakup dalam kebijakan ini. Emiten dengan produk di cakupan tersebut memiliki waktu penyesuaian lebih luas sebelum kewajiban berlaku penuh, termasuk usaha berskala mikro dan kecil yang mendapat ruang penyesuaian tersendiri.
Kepastian jadwal ini penting untuk dipantau karena kewajiban sertifikasi halal merupakan bagian dari ekosistem industri yang relevan bagi prinsip syariah, khususnya menyangkut kehalalan produk yang digulirkan emiten. Investor perlu mencermati bahwa jadwal yang berlaku berbeda antar kelompok produk: jasa terkait makanan dan produk impor mulai 18 Oktober 2028, obat bebas pada 2029, dan obat resep pada 2034.
Perlu digarisbawahi bahwa perubahan regulasi ini berada pada ranah sertifikasi kehalalan produk dan perdagangan, yang berbeda dari pengkategorian saham syariah di bursa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui daftar sekuritas syariah. Oleh karena itu, perpanjangan ini tidak serta-merta mengubah status syariah suatu saham. Investor tetap perlu menelaah laporan keuangan dan keterbukaan informasi emiten secara berkala, serta menyesuaikan keputusan investasi dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko masing-masing, tanpa menggantungkan penilaian pada satu kebijakan regulasi semata.
Sumber data: liputan6.com (13 November 2026). Artikel ini disusun dari laporan tersebut dan bukan nasihat investasi.
