Ombudsman Soroti Ketimpangan: fakta dan angka terbaru yang perlu kamu tahu sebelum mengambil keputusan investasi. Ombudsman menyoroti rendahnya penyerapan kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di wilayah di luar Jawa dan Sumatera. Pemanfaatan kuota program tersebut masih terkonsentrasi di dua pulau besar itu, sementara lima kelompok wilayah lainnya baru menyerap 33,5% dari kuota yang dialokasikan.
Ombudsman Soroti Ketimpangan: Angka Penyerapan Kuota yang Timpang
Akses Cepat
Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman, Diah Suryaningrum, memaparkan bahwa lima kelompok wilayah di luar Jawa dan Sumatera mendapat alokasi 171.833 kuota. Dari jumlah tersebut, baru 57.590 kuota yang dimanfaatkan.
Sebaliknya, Jawa dan Sumatera memperoleh 919.058 kuota atau sekitar 84% dari total alokasi nasional. Dari jumlah itu, 873.743 kuota telah terserap atau sekitar 94%.
Diah mengatakan, rendahnya penyerapan kuota di sejumlah wilayah perlu ditelusuri lebih lanjut. Ombudsman ingin memastikan apakah kondisi itu dipengaruhi sedikitnya jumlah pelaku usaha, terbatasnya kuota, atau minimnya pendamping.
“Apakah memang ada secara pelaku usahanya yang memang sedikit atau memang sedikit itu karena memang enggak ada kuota, kuotanya terbatas atau memang misalnya jumlah pendampingnya terbatas,” kata Diah di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Alokasi Kecil di Maluku dan Papua
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama di wilayah yang memperoleh alokasi kuota jauh lebih kecil. Maluku dan Papua, misalnya, hanya mendapat sekitar 1,5% dari total kuota SEHATI.
Selain ketimpangan alokasi, Ombudsman juga menyoroti kendala dalam pelaksanaan sertifikasi, seperti kesiapan sistem dan ketersediaan Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) juga masih menghadapi kesulitan memahami prosedur pengajuan dan melengkapi persyaratan sertifikasi.
Rekomendasi Ombudsman untuk BPJPH dan Pemerintah Daerah
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ombudsman mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperluas sosialisasi dan membuka akses sertifikasi halal bagi lebih banyak pelaku UMK. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan, antara lain melalui pameran UMKM serta kerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Diah berharap pemerintah daerah turut mengoptimalkan jejaring dinas terkait agar informasi dan layanan sertifikasi halal lebih mudah dijangkau pelaku usaha.
“Jadi kami berharap BPJPH mungkin bisa memperkuat sosialisasi dan juga memperluas akses teman-teman UMKM untuk mudah mendapatkan sertifikatnya,” tutur Diah.
Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal Diperpanjang hingga 2028
Sebelumnya, pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah produk dan layanan hingga 2028. Kebijakan ini diambil untuk memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha sekaligus memastikan kesiapan ekosistem halal nasional.
Penyesuaian tersebut disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam sosialisasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal bersama kementerian/lembaga, BPJPH, serta asosiasi dunia usaha dan industri pada Jumat (16/10/2026). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah mempertimbangkan hasil evaluasi dan masukan dari pelaku usaha sebelum menyesuaikan jadwal penerapan aturan.
“Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024,” jelas Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).
Kewajiban sertifikasi halal mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan pelaksanaannya antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Sebelumnya, sejumlah kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.
Rincian Jadwal Penahapan per Kategori Produk
Salah satu perubahan menyangkut pelaku usaha mikro dan kecil. Masa penahapan sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Penyesuaian juga berlaku untuk produk jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, yang kewajibannya dimulai pada 18 Oktober 2028.
Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri, pemberlakuannya juga dijadwalkan mulai 18 Oktober 2028. Pemerintah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.
Sejumlah kategori produk yang sebelumnya memiliki masa penahapan hingga 2026 memperoleh tambahan waktu hingga 17 Oktober 2028. Kategori tersebut mencakup obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta beberapa jenis barang gunaan. Sementara itu, obat bebas dan obat bebas terbatas memiliki masa penahapan hingga 17 Oktober 2029, sedangkan obat keras yang dikecualikan psikotropika hingga 17 Oktober 2034.
Pemerintah akan menyesuaikan aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024 dan mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia. Pemerintah menegaskan, perubahan jadwal bukan berarti mengabaikan kewajiban sertifikasi halal, melainkan agar penerapannya berjalan efektif dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan kesiapan industri.
Apa Artinya bagi Investor Saham Syariah
Bagi investor yang mengelola portofolio sesuai prinsip syariah, perkembangan ini layak dicermati sebagai bagian dari ekosistem halal nasional yang lebih luas. Penyerapan sertifikasi halal yang timpang antarwilayah dan perpanjangan masa penahapan kewajiban menunjukkan bahwa proses penyesuaian ekosistem halal di Indonesia masih berlangsung bertahap.
Perusahaan yang bergerak di sektor makanan, minunan, kosmetik, atau farmasi dan masuk dalam daftar efek syariah pada umumnya memiliki waktu lebih panjang untuk memenuhi kewajiban sertifikasi sesuai jadwal yang telah disesuaikan. Namun, pemantauan tetap diperlukan karena ketentuan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024 akan disesuaikan dan sejumlah aturan turunannya akan dicabut, sehingga detail penerapannya dapat berubah.
Investor sebaiknya mengikuti perkembangan kebijakan BPJPH dan pemerintah secara resmi, serta membaca laporan kewajiban perusahaan secara berkala, tanpa menjadikan informasi ini sebagai dasar untuk mengambil keputusan jual atau beli. Kepastian regulasi yang lebih jelas, jika terwujud, pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelangsungan usaha emiten di sektor yang terkait kewajiban sertifikasi halal.
Sumber data: liputan6.com (11 November 2026). Artikel ini disusun dari laporan tersebut dan bukan nasihat investasi.
