Ada kabar yang cukup besar dari sisi regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi kabar bahwa industri perbankan syariah nasional akan memasuki fase baru.
OJK Kawal Gelombang: fakta dan angka terbaru yang perlu kamu tahu sebelum mengambil keputusan investasi.
Cakupannya disebut dalam jawaban tertulis Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae. Mulailah dari pemisahan unit usaha syariah alias spin-off UUS, sampai penggabungan usaha alias merger antarbank.
Kalau memang sampai merger, ini bukan hal baru. Cuma bedanya, kali ini yang bicara bukan satu bank, tapi regulator yang menyuruh peta jalannya dihaluskan lalu dijalankan.
OJK Kawal Gelombang: Angka yang Membuat OJK Bereaksi: Aset Tembus Rp1.067,73 Triliun
Akses Cepat
Latar belakangnya ada di data. Aset perbankan syariah melonjak dari Rp892,17 triliun pada 2023 menjadi Rp980,30 triliun pada 2024.
Tren pertumbuhan berlanjut hingga menembus tonggak bersejarah di atas seribu triliun, yaitu Rp1.067,73 triliun pada penutupan 2025. Pangsa pasar asetnya sendiri terkerek di kisaran 7,7 persen.
Pertumbuhan sebesar itu sebenarnya kabar baik. Tapi di mata OJK, angka besar justru memunculkan persoalan baru, yaitu skala usaha yang terlalu kecil-kecil.
Menurut regulator, momentum pertumbuhan aset perlu diimbangi dengan perombakan kelembagaan agar perbankan syariah tidak terpecah ke dalam skala usaha yang kecil-kecil.
OJK meyakini pelepasan unit usaha yang sedang bergulir akan mencetak Bank Umum Syariah baru dengan daya jelajah finansial yang mumpuni.
Kenapa Skala Kecil Jadi Masalah
Tantangan utama bank syariah sekarang terletak pada ketatnya persaingan dengan konglomerasi bank konvensional yang sudah mengakar kuat di pasar.
Tanpa injeksi permodalan yang berkelanjutan, bank syariah diproyeksikan bakal tertinggal dalam memperebutkan kue pembiayaan komersial dan korporasi berskala besar.
Karena itu regulator menekankan urgensi efisiensi biaya operasional lewat permodalan yang tebal. Penguatan permodalan secara berkelanjutan diharapkan menghasilkan penghematan biaya yang lebih memadai, agar bank syariah lebih kompetitif dan lebih siap menghadapi bank-bank yang sudah matang dan berskala besar.
Jadi yang dituju sebenarnya efisiensi, bukan sekadar bertambah besar. Bank yang lebih besar dengan modal lebih tebal bisa membiayai proyek korporasi besar dengan biaya yang lebih masuk akal, dan itu kelihatan dari biaya modal yang jadi lebih rendah.
RP3SI 2023-2027 Jadi Payung, dan Peran Pemegang Saham Pengendali
OJK menyebut konsolidasi ini berjalan sejalan dengan RP3SI 2023-2027, yaitu rencana strategis pengembangan industri perbankan syariah nasional.
Regulator kini mengintensifkan komunikasi dengan para pemegang saham pengendali. Para pemilik modal didorong mengambil keputusan strategis, mulai dari menyuntikkan modal segar sampai menggabungkan entitas bisnis mereka.
Ini poin yang jarang dibahas orang. OJK secara eksplisit menyasar pemegang saham pengendali, bukan manajemen. Kalau ada merger, keputusan akhirnya bukan cuma di tangan regulator.
Sampai artikel ini ditulis, OJK belum menyebut nama bank yang akan undergo spin-off maupun merger. Jadi jangan buru-buru menyebut kandidat sebelum ada pengumuman resmi.
Kaitan ke Pasar Modal Syariah: DES, ISSI, dan JII
Sekarang bagian yang paling penting buat investor saham syariah.
Emiten perbankan syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sudah ada beberapa. BRIS adalah Bank Syariah Indonesia, BSIS emiten bank syariah yang lain, dan BTPS dari grup BTPN Syariah. Kalau terjadi konsolidasi, nama-nama itu yang paling terdampak langsung.
Ada dua skenario yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, unit usaha syariah dipisahkan menjadi BUS baru lalu digabungkan dengan bank syariah lain. Yang kedua, penggabungan langsung antar bank syariah yang sudah berdiri sendiri.
Dampaknya ke indeks ada tiga hal. Pertama, komposisi indeks JII maupun ISSI ikut berubah karena ada emiten yang berubah struktur atau bahkan hilang dari bursa. Kedua, bobot sektor perbankan di dalam indeks ikut bergeser.
Ketiga, dan ini yang paling perlu diwaspadai, isu pendanaan. OJK sengaja menekankan perlunya injeksi modal berkelanjutan. Dalam praktik bank, ini berarti ada kemungkinan rights issue atau penempatan saham baru, dan itu berarti risiko dilusi buat pemegang saham lama.
Perlu diluruskan juga soal Daftar Efek Syariah. DES itu daftar efek yang memenuhi syarat syariah, dan di dalamnya mencakup saham maupun produk dana. Penetapan di DES bukan otomatis berarti masuk indeks JII, karena indeks punya aturan sendiri soal kelayakan dan likuiditas.
Regulator Bukan Diam: POJK Baru dan Pengawasan Kepemilikan
Konteksnya, OJK sedang mengetatkan tata kelola perbankan. Salah satunya lewat POJK Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank, yang disahkan pada 30 September 2026 dan menggantikan aturan lama.
Dalam aturan itu, bank umum wajib menyusun rencana bisnis yang realistis dan berbasis risiko, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian. Aturan ini juga berlaku buat Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah milik bank konvensional.
Dari sisi kepemilikan, OJK menyatakan terus mencermati setiap perubahan struktur kepemilikan dan pengendalian bank. Menurut OJK, perubahan pada bank besar tidak dilihat hanya dari sisi transaksi sahamnya, tapi juga dari potensi dampaknya terhadap profil risiko dan kestabilan perbankan secara nasional.
Apa Artinya bagi Investor Saham Syariah
Kalau kamu investor saham syariah, ada beberapa hal yang bisa kamu ambil dari cerita ini.
- Konsolidasi belum tentu kabar baik atau buruk. Skala yang lebih besar bisa efisiensi, tapi bisa juga mengurangi daya saing. Tunggu detail transaksi dan angkanya.
- Waspadai risiko pendanaan. Kalau OJK mendorong injeksi modal, ada peluang rights issue. Cek dulu harga RIGHTS-nya sebelum memutuskan ikut atau tidak.
- Perhatikan efek ke indeks. Perubahan struktur bank bisa mengubah komposisi JII dan ISSI. Kalau kamu memegang lewat indeks, dampaknya lebih terasa.
- Tunggu pengumuman resmi. Jangan ikut terbawa desas-desus soal bank mana yang akan di-merge, karena sampai saat ini OJK belum menyebut nama kandidat.
Singkatnya, ini masih tahap pemetaan jalan, bukan tahap eksekusi. Regulator baru sedang memetakan jalannya, belum mengeksekusi apa pun.
Sumber: dirangkum dan ditulis ulang dari IDX Channel (18 Oktober 2026) tentang konsolidasi perbankan syariah, serta liputan IDX Channel (15 Oktober 2026) tentang POJK Rencana Bisnis Bank dan pengawasan struktur kepemilikan.
