Investasi Syariah

Sukuk ritel merupakan salah satu instrumen dalam berinvestasi secara syariah yang sudah diperkenalkan untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan mulai dari domestik hingga mancanegara atau internasional. Oleh karena itu, jenis investasi sendiri juga sudah dilakukan sejak tahun masehi abad ke-6.

Indonesia salah satunya negara yang telah menerapkan sukuk ritel sebagai salah satu instrumen keuangan syariah yang telah diterapkan oleh pemerintahan melalu beberapa perusahaan ataupun lembaga seperti perbankan syariah. Lembaga tersebut tentu berperan menawarkan SBSN kepada masyarakat.

Menjadi salah satu instrumen dalam berinvestasi secara syariah, sukuk ritel sendiri memiliki tujuan utama yaitu membiayai APBN dan proyek ataupun infrastruktur yang ada di Indonesia. Maka dalam hal tersebut sukuk ritel dikelola berdasarkan dengan prinsip syariah islam di Indonesia.

Dalam berinvestasi secara syariah tentu memiliki beberapa persyaratan diantarannya dalam berinvestasi dengan tidak menerapkan unsur-unsur yang bertolak belakang dengan prinsip syariah islam. Beberapa hal yang dilarang dalam investasi syariah adalah judi (maysir), ketidakjelasan (gharar) dan riba (usury).

Seseorang yang ingin berinvestasi harus menjauhi larangan tersebut, pasalnya keterangan telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, pernyataan yang diberikan tidak boleh dilanggar bagi siapapun yang akan melakukan investasi didalamnnya.

Masih sama dengan jenis investasi lainnya, sukuk ritel juga menawarkan keuntungan bagi seseorang yang ingin berinvestasi dalam aspek finansial pada investor ataupun pemiliknya. Namun, hal ini berbeda dengan obligasi yang dimana obligasi berbagi keuntungan menggunakan kupon atau bunga. 

Pembagian dari keuntungan yang dihasilkan dari investasi secara syariah dilakukan sesuai berdasarkan hasil dari, uang sewa (margin), dan imbalan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu ketetapan yang diperoleh dilakukan ketika investor melakukan akad persetujuan secara sah dengan lembaga yang bersangkutan.